Home > Pendirian PT

Pendirian PT

Biro Jasa Perijinan

CV.KEMIT JAYA

JL. Delman Utama No.52 Kebayoran Lama Utara

Tanah kusir Jakarta Selatan 12240

Telp.0811 9008 444

 

Biro jasa pengurusan izin usaha CV. KEMIT JAYA didirikan oleh Maswan Kemit yang dirintis sejak 1990, berlokasi di Jl. Dr Maansur 62 Medan Sumatera Utara. Setelah thn 2003 ekspansi ke Jakarta.
Layanan CV. KEMIT JAYA mengurus berbagai hal yang menyangkut perijinan usaha dan pelayanan jasa stnk

Dibangun berdasarkan prinsip persahabatan, apa adanya dan do the best dalam menyelesaikan setiap pekerjaan memberi rasa nyaman bagi setiap pelanggan.

Seiring berjalannya waktu CV. KEMIT JAYA maju dan berkembang secara profesional, didukung oleh sarana, prasarana, serta seluruh staff kami secara interaktif memberi pelayanan yang terbaik.

CV. KEMIT JAYA sahabat bisnis anda, kami dengan senang hati memberi penjelasan secara detail mengenai perijinan usaha anda.

Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia

Perseroan terbatas atau biasa dikenal dengan istilah PT adalah adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas pada zaman dahulu dikenal dengan sebutan Naamloze Vennootschaap (NV) atau Corporate Limited (Co. Ltd.), Serikat Dagang Benhard (SDN BHD).
Pengertian PT sendiri apa bila dilihat dari suku katanya terdiri dari dua suku kata yaitu yakni "perseroan" dan "terbatas". Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.
Sedangkan apabila dilihat menurut aturan UU no 40 tahun 2007 yang dimaksud dengan PT adalah adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Karena PT sudah dinyatakan sebagai suatu perusahaan yang berbadan hukum oleh Undang-undang maka PT menjadi pendukung hak dan kewajiban, sebagai badan hukum, PT memiliki kedudukan mandiri (persona standi in judicio) yang tidak tergantung pada pemegang sahamnya. Hal ini berarti PT dapat melakukan perbuatan sesuai dengan hukum seperti manusia juga dapat mempunyai kekayaan dan hutang dengan perantara pengurusnya. Karena menurut teori yang lazim keinginan dari pengurus perseroan dianggap sebagai keinginan dari PT itu sendiri, meskipun tanggung jawab dari semua kegiatan dan perilaku pengurus ditanggung oleh PT dengan semua harta bendanya.
Apabila kita melihat lebih lanjut isi dari UU tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa syarat dari pendirian PT adalah sebagai berikut :


• PT merupakan badan hukum yang berbentuk persekutuan modal

• Pendirian PT didasarkan atas dasar perjanjian

• PT merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha

• Modal yang digunakan unntuk kegiatan PT terbagi dari saham-saham

• Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaanya

Pada ayat 2 dari UU no 40 organ-organ dari PT terdiri dari 3 bagian yaitu RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.
RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang memiliki kewenangan ekslusif yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kewenangan RUPS, bentuk dan luasannya, ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan. Bentuk kongkret dari RUPS adalah sebuah forum dimana para pemegang saham mendapat informasi dan keterangan baik dari direksi ataupun dari dewan komisaris dimana keterangan tersebut dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bagi langkah strategis untuk perseroan. Jenis RUPS sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan Direksi minimal 6 bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Dalam RUPS Tahunan, Direksi mengajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. RUPS Lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
Direksi adalah organ yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjalakan kepengurusan perseroan meskipun kegiatan direksi masih diatur oleh UU dan anggaran dasar dari Perserooan itu sendiri. Sebagai pengurus Perseroan, Direksi dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Kewenangan itu dimiliki Direksi secara tak terbatas dan tak bersyarat, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Anggaran Dasarnya serta Keputusan RUPS. Jika anggota Direksi terdiri lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali Anggaran Dasarnya menentukan lain – misalnya Anggaran Dasar menentukan bahwa hanya Direktur Utama yang berwenang.
Dewan Komisaris bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Tugas pengawasan dan pemberian nasihat itu dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Pengawasan oleh Dewan Komisaris meliputi baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan, serta jalannya pengurusan tersebut secara umum, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan. Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
Jumlah anggota Dewan Komisaris seperti juga Direksi, bisa terdiri dari satu orang anggota atau bisa juga lebih. Dewan Komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota bersifat "majelis", dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang serta Perseroan Terbuka (Tbkk.) wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota Dewan Komisaris.
Menurut situs Wikipedia perseroan terbatas dapat dibagi menjadi :

1. PT terbuka, ( PT Tbk) adalah di mana saham-saham perusahaan tersebut boleh dibeli dan dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga sangat mudah untuk diperjual belikan ke masyarakat. Pada umumnya saham PT terbuka kepemilikannya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tak sulit menjual maupun membeli saham PT terbuka tersebut.

2. PT tertutup, Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang gilakalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum.

1. PT Kosong adalah PT yang sudah mempunyai izin usaha dan izin lainnya tapi tidak mempunyai kegiatan usaha.

1. PT Perseorangan, PT perseorangan adalah PT yang saham yang telah dikeluarkan hanya dimiliki oleh satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat sebagai direktur di perusahaan tersebut. Dengan begitu otomatis orang itu akan akan memilik kekuasaan tunggal, yaitu mengusai wewenang diektur dan juga RUPS / rapat umum pemegang saham.

1. PT Domestik, PT domestik adalah PT yang berdiri dan menjalankan kegiatan operasional di dalam negeri sesuai aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

1. PT Asing, PT asing adalah PT yang didirikan di negara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku di negara tempat PT itu didirikan. Namun pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan atau pemodal asing yang ingin berbisnis dan beroperasi di dalam negri berbentuk PT yang taat dan tunduk terhadap aturan dan hukum yang ada di Indonesia.

1. PT Umum / Publik, adalah PT yang kepemilikan saham bebas oleh siapa saja dan juga terdaftar di bursa efek.

Prosedur pendirian PT :

1. Persiapan, antara lain: kesepakatan-kesepakatan/perjanjian antara para pendiri (minimal 2 org atau lebih) utk dituangkan dalam akta notaris à akta pendirian.

2. Pembuatan Akta Pendirian, yg memuat AD dan Keterangan lain berkaitan dg pendirian Perseroan, dilakukan di muka Notaris.

3. Pengajuan permohonan (melalui Jasa TI & didahului dg pengajuan nama perseroan) Pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM (jika dikuasakan pengajuan hanya dpt dilakukan oleh Notaris)à diajukan paling lambat 60 hari sejak tgl akta pendirian ditanda-tangani, dilengkapi ket dg dokumen pendukung. Jika lengkap Menteri langsung menyatakan tdk keberatan atas permohonan ybs secara elektronik. Paling lambat 30 hari sejak pernyataan tdk keberatan, ybs wajib menyampaikan scr fisik srt permohonan yg dilampiri dokumen pendukung, 14 hari kmd Menteri menerbitkan keputusan pengesahan BH Perseroan yg ditanda-tangani scr elektronik.

4. Daftar Perseroan (diselenggarakan oleh Menteri, dilakukan bersamaan dg tgl Kepmen mengenahi Pengesahan BH Perseroan, persetujuan atas perubahan AD yg memerlukan Persetujuan; penerimaan pemberitahuan perub AD yg tdk memerlukan persetujuan; atau penerimaan pepberitahuan perub data perseroan yg bukan mrpk perub AD). Daftar perseroan terbuka utk umum.

5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara RI (pengumuman dalam TBNRI diselenggarakan oleh Menteri, antara lain: akta pendirian perseroan beserta Kepmen ttg Pengesahan BH Perseroan; akta perubahan AD beserta Kepmen sbgmana dimaksud Psl 21 ayat (1); Akta perubahan AD yg telah diterima pemberitahuanya oleh menteri).

Beradasarkan pasal 3 UU no 40 tentang pertanggungjawaban pribadi pemegang saham menyatakan bahwa pemegang saham tidak memunyai tanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang terjadi di perseroaan melebihi saham yang dimiliki dengan pengecualian hal-hal berikut :

• persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

• pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

• pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau

• pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Menurut UU no 40 tahun 2007 pasal 1 yang menjadi komitmen dan PT adalah untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya

 

Untuk mendirikan (PT) dibutuhkan minimal 2 (dua) sebagai Pendiri yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dengan mengambil bagian saham pada saat PT didirikan.

Prosedur Pendirian PT

Permohonan Akta Pendirian PT tersebut bisa diajukan bersama-sama oleh para pendiri kepada Notaris atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri atau kepada pihak lain untuk menghadap Notaris atau Biro Jasa Peririzinan

Setiap Pendirian PT harus dibuat dengan Akta Otentik oleh Notaris dalam bahasa Indonesia yang memuat anggaran dasar Perseroan dan untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum Perseroan harus mendapatkan pengesahan dari Menteri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Para pendiri harus menetapkan besarnya modal dasar Perseroan dengan ketentuan minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta menempatkan dan menyetorkan modal dengan ketentuan paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam Perseroan. Ketentuan Modal Perseroan ini diatur dalam pasal 31 dan 32 Undang-Undang PT Nomor 40 tahun 2007.

Persiapan untuk mendirikan PT yang harus anda ketahui

Pertama kali yang harus anda lakukan untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas adalah menetapkan nama pendiri perusahaan, nama perusahaan, tempat/kedudukan perusahaan, modal perseroan, maksud dan tujuan serta direksi dan komisaris perseroan seperti tabel dibawah ini;

Pendiri Perseroan Terbatas

Keterangan

Anda harus menetapkan nama para pendiri perseroan dengan ketentuan seperti dibawah ini;

Jumlah pendiri minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Pendiri harus warga negara Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan atau undang-undang.

Para pendiri untuk pertama kali pada saat perseroan ini didirikan harus turut menyertakan modal/saham atau menjadi Pemegang Saham dalam perseroan

Para pendiri juga dapat diangkat sebagai Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.

Apabila anggota Direksi atau Komisaris lebih dari satu orang maka salah satu dapat diangkat menjadi Direktur Utama atau Komisaris Utama.

 

Nama Perusahaan

Keterangan

Anda harus menetapkan nama perusahaan. Sebaiknya anda siapkan 2 (dua) atau 3 (tiga) buah nama Perusahaan.

Nama perusahaan harus didahulukan dengan frase “PT” yang terdiri dari satu suku kata atau lebih, contoh;

PT. KEMIT JAYA

PT. Bumi Ayu Indonesia

PT. BANK CENTRAL INDONESIA

PT. MITRA GLOBAL

PT. Melinda Hospital

Pemakaian nama Perseroan Terbatas harus mendapatkan Persetujuan dari Menteri.

Nama perusahaan di cek terlebih dahulu, apakah sudah digunakan/didaftarkan pihak lain atau belum, kemudian didaftarkan untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Pengecekan dan pendaftaran/pemesanan nama Perseroan ini dapat dilakukan sebelum Akta Pendirian PT dibuat, hal ini untuk menghindari pemakaian nama tersebut digunakan oleh pihak lain.

Lihat lebih lengkap informasi tentang nama Perseroan Terbatas
Tempat dan Kedudukan Perusahaan

Keterangan

Pada saat Perseroan didirikan harus mempunyai tempat kedudukan didaerah kota atau kabupeten dalam wilayah Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar (akta pendirian).

Tetapkan kota/kabupaten sebagai tempat keududukan peseroan yang sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan, termasuk alamat jelas.

Khusus untuk wilayah DKI Jakarta Perusahaan harus berdomisili dilingkungan komersial/tempat usaha (non perumahan) seperti Ruko/Rukan yang harus dibuktikan dengan IMB dan bukti sewa/kontrak atau bukti kepemilikan tempat usaha tersebut.

Jika alamat perusahaan berdomisili di Gedung Perkantoran maka lampirkan bukti perjanjian sewa/kontrak dan bukti PPN atas sewa tempat usaha tersebut.

Modal PerseroanTerbatas

Keterangan

Anda harus menetapkan besarnya Modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, dengan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007 sebagai berikut;

1. Modal dasar perseroan minimal Rp. 50.000.000 (lima pulu juta rupiah)

2. Minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri Perseroan yang sekaligus menjadi Pemegang Saham Perseroan

Untuk jenis kegiatan usaha tertentu jumlah minimum modal dasar atau modal disetor dapat lebih besar sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang mengatur tentang kegiatan usaha tersebut

Jumlah modal yang disetor didalam akta pendirian mempengaruhi kualifikasi (golongan) perusahaan yang terkait masalah perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Kualifikasi SIUP/usaha perdagangan berdasarkan modal disetor
Kualifikasi IUJK/usaha jasa konstruksi berdasarkan modal disetor
Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Keterangan

Anda harus menetapkan maksud dan tujuan perseroan yaitu bidang usaha serta lingkup/jenis kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perusahaan.

Bidang usaha perdagangan

Bidang usaha jasa konstruksi

Bidang usaha Percetakan

Bidang usaha jasa forwarding

Bidang usaha Industri
Bidang jasa konsultan


Bidang usaha jasa periklanan, dll

Sebagai acuan untuk menetapkan bidang usaha dan jenis kegiatan usaha tersebut silahkan lihat informasi terkait dibawah ini;

Maksud dan tujuan perseroan

Bidang usaha Pemasokan barang dan Jasa

Bidang usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (kontraktor)

Bidang usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi

 

Direksi dan Komisaris

Keterangan

Para pendiri perseroan harus menetapkan/mengangkat seorang Dirketur dan Komisaris, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Jumlah pengurus dalam perseroan minimal 2 (dua) orang, satu sebagai Direktur dan satu lagi sebagai Komisaris.

2. Jika jumlah pengurus lebih dari 2 (dua) orang, misalnya yang akan menjadi Direktur ada 2 dan Komisaris 1 orang, maka salah satu Direktur diangkat menjadi Direktur Utama begitu juga jika komisaris ada 2 orang maka salah satu diangkat menjadi Komisaris Utama.

Dalam hal ini pendiri perseroan dapat diangkat/ditetapkan sebagai Direktur atau Komisaris atau mengangkat sesorang menjadi

Direktur atau Komisaris didalam Perseroan.

 

Jika anda sudah menyiapkan informasi disamping, maka anda sudah siap untuk mengajukan permohonan Akta Pendirian PT kepada Notaris yang berwenang sebagai langkah awal berdirinya Perusahaan.

Permohonan Akta Pendirian PT tersebut bisa diajukan bersama-sama oleh para pendiri kepada Notaris atau memberikan kuasa kepada salah satu pendiri atau kepada pihak lain untuk menghadap Notaris.

Setelah Akta Pendirian PT selesai dibuat, yang harus anda lakukan adalah melengkapi pendaftaran dan perizinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan usaha seperti; Domisili Perusahaan, NPWP, SP-PKP, Pengesahan Menteri Hukum & HAM RI, SIUP atau Izin Usaha Lainnya, TDP serta Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat
 

Title website anda