Home > Tentang Perijinan

Tentang Perijinan

 Biro Jasa Pengurusan Izin/ Perijinan Legal
CV.KEMIT JAYA

Jl. Delman Utama No. 52 Kebayoran Lama Utara Tanah Kusir
Jakarta Selatan 12440 Indonesia
Telp sms: 08119008444 Pin BB invite: 7E63 0D7F
Email : kemit.jaya@yahoo.com

Kami dari CV.KEMIT JAYA menyediakan layanan jasa pengurusan dokumen perijinan usaha anatara lain:

1. PT
2. PMA
3. CV
4. PD / UD
5. DISTRIBUTOR

Terdiri Atas Pengurusan Antara Lain :

1. Pengurusan AKTA Pendirian / Perubahan
2. Pengurusan Domisili Usaha  / Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
3. Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
4. Pengurusan Pengusaha Kena Pajak ( PKP )
5. Pengurusan SK Menteri
6. Pengurusan Surat Ijin Usaha Perdagangan ( SIUP )
7. Pengurusan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Pengurusan Surat Ijin Usaha Jasa Perusahaan Transportasi ( SIUJPT )
9. Pengurusan Surat Ijin Usaha Jasa Kontruksi ( SIUJK )
10. Pengurusan Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia ( GAPENSI )
11. Pengurusan Surat Ijin Usaha  Perusahaan Minuman Beralkohol(SIUP MB)
12. Pengurusan Angka Pengenal Impor ( API )
13. Pengurusan Tanda Daftar Indutri / Ijin Usaha Industri ( TDI / IUI )
14. Pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI)
15. Pengurusan Undang – Undang Gangguan (UUG)
16. Pengurusan Ijin Restoran / Cafe / BAR / Diskotek / Salon
17. Pengurusan Biro Perjalanan Wisata ( BPW )
18. Pengurusan  (ASITA)
19. Pengurusan Ijin Industri ( TDI / IUI )
20. Pengurusan Ijin Kartu Garansi
21. Pengurusan Alat Kesehatan:  ALKES / PKRT /  MD / ML ( Badan POM )
22. Pengurusan Ijin KLINIK / Ijin Praktek Dokter / Apotek
23. Pengurusan BARCODE
24. Pengurusan MIGAS
25. Pengurusan POSTEL
26. Pengurusan PASPOR
27. Pengurusan VISA
28. Pengurusan Pengusaha Kawasan Berikat
29. Pengurusan Lain – Lain

Dengan sepenuh hati kami membantu anda. Hubungi kami di alamat tertera di atas

IJIN PENDIRIAN USAHA

PENDIRIAN PT (PERSEROAN TERBATAS)

1. Dokumen Yang Diurus Antara Lain :

1. Pesan Nama PT
2. AKTA Pendirian
3. PNBP & BNRI
4. Domisili & PM 1 / SITU
5. NPWP Badan
6. SK Menteri
7. SIUP
8. TDP

2. Syarat-Syarat & Dokumen-Dokumen Yang Dibutuhkan :

1. Nama PT + 3 Nama Untuk Alternatif
2. Alamat Lengkap Kantor Termasuk Tlp, Fax, Kode Pos
3. Keterangan Susunan Pengurus & Komposisi Saham
4. Keterangan Jumlah Modal & Modal Yang Disetor
5. Keterangan Bidang Usaha
6. Copy KTP Semua Pengurus & Semua Pemegang Saham
7. KK Direktur Utama / Pengurus (Jika Penanggung Jawab Perempuan)
8. NPWP Pribadi Direktur / Penanggung Jawab
9. Bukti Kepemilikan Tempat / Surat Kontrak Atas Tempat & PBB
10. Harus Tempat Usaha ( Minimal diruko )
11. Pas Poto Penanggung Jawab 3X4 @. 4 Lembar

3. Catatan: Lama Proses Dari Mulai Pesan Nama PT Diterima
Oleh Departemen Sampai Selesai ± 2,5  Bulan.

PENDIRIAN CV (Comanditaire Venootschap)

Pendirian cv atau Comanditaire Venootschap adalah bentuk usaha yang merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh para pengusaha yang ingin melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbatas. Karena, berbeda dengan PT yang mensyaratkan minimal modal dasar sebesar Rp. 50jt dan harus di setor ke kas Perseroan minimal 25%nya, untuk CV tidak ditentukan jumlah modal minimal. Jadi, misalnya seorang pengusaha ingin berusaha di industri rumah tangga, percetakan, biro jasa, perdagangan, catering, dll dengan modal awal yang tidak terlalu besar, dapat memilih CV sebagai alternatif Badan Usaha yang memadai.Apakah bedanya CV dengan PT?
Perbedaan yang mendasar antara PT dan CV adalah, PT merupakan Badan Hukum, yang persamakan kedudukannya dengan orang dan mempunyai kekayaan yang terpisah dengan kekayaan para pendirinya Jadi, PT dapat bertindak keluar baik di dalam maupun di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan orang, serta dapat memiliki harta kekayaan sendiri. Sedangkan CV, dia merupakan Badan Usaha yang tidak berbadan hukum, dan kekayaan para pendirinya tidak terpisahkan dari kekayaan CV.
Karakteristik CV yang tidak dimiliki Badan Usaha lainnya adalah: CV didirikan minimal oleh dua orang, dimana salah satunya akan bertindak selaku Persero Aktif (persero pengurus) yang nantinya akan bergelar Direktur, sedangkan yang lain akan bertindak selaku Persero Komanditer (Persero diam). Seorang persero aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas Perseroan; dengan demikian, dalam hal terjadi kerugian maka Persero Aktif akan bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk mengganti kerugian yang dituntut oleh pihak ketiga. Sedangkan untuk Persero Komanditer, karena dia hanya bertindak selaku sleeping partner, maka dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan, perbedaan lain yang cukup penting antara PT dengan CV adalah, dalam melakukan penyetoran modal pendirian CV, di dalam anggaran dasar tidak disebutkan pembagiannya seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah. Semua itu karena memang tidak ada pemisahan kekayaan antara CV dengan kekayaan para perseronya

Syarat pendirian CV:

  1. Foto copy KTP para pendiri, minimal 2 orang
  2. Foto copy KK penanggung jawab / Direktur
  3. Pas photo penanggung jawab ukuran 3X4 = 2 lbr berwarna
  4. Copy PBB tahun terakhir sesuai domisili perusahaan
  5. Copy Surat Kontrak/Sewa Kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha
  6. Surat Keterangan Domisili dari pengelola Gedung jika berdomisili di Gedung Perkantoran
  7. Surat Keterangan RT / RW
    (jika dibutuhkan, untuk perusahaan yang berdomisili di lingkungan perumahan) Khusus luar jakarta
  8. Kantor berada di wilayah Perkantoran/Plaza, atau Ruko, atau tidak berada di wilayah pemukiman.


PROSES PEMBUATAN USAHA DAGANG (UD/PD)

 

1. Dokumen Yang Diproses :

* AKTA
* Domisili Usaha
* NPWP Pribadi
* SIUP
* TDP

2. Syarat Yang Dibutuhkan :

* KTP Penanggung Jawab
* Alamat Lengkap Tempat Usaha
* Bidang Usaha
* Nama Usaha
* Bukti Kepemilikan Tempat / Surat Kontrak & PBB

3. Lama Proses PD / UD Lengkap  ± 1 Bulan


IZIN PENANAMAN MODAL ASING

1. Dokumen Yang Di Proses :

* Surat Persetujuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (SP BKPM)
* AKTA Pendirian
* DOMISILI & PM 1
* NPWP Badan
* SK Menteri
* TDP

2. Syarat-Syarat & Dokumen Yang Dibutuhkan

1. Alamat Lengkap Kantor Termasuk Tlp, Fax, Kode Pos
2. Nama PT
3. Keterangan Susunan Pengurus
4. Modal Dasar & Modal Disetor Minimal 1M
5. Keterangan Bidang Usaha
6. Copy KTP Semua Pengurus & Pemegang Saham
7. Paspor Untuk Warga Asing & Daftar Riwayat Hidup Orang Asing
8. KK Direktur / Penanggung Jawab
9. NPWP Pribadi Direktur Bagi Warga Indonesia
10. Surat Kotrak Atas Tempat, PBB & IMB ( Minimal Diruko )
11. Domisili Gedung Jika Digedung
12. Pas Photo Direktur / Penanggung Jawab 3×4 @ 4 Lembar
13. Dokumen Lengkap (Jika Pemohon PT)
14. AKTA & Perubahannya Beserta Terjemahan Bahasa Indonesia & Bahasa Inggris (Jika Badan Hukum Asing)
15. Foto Copi IUT & NPWP Bagi Warga Asing

Catatan :  Lama Proses  ± 2 – 3 Bulan.

* Biaya Proses PMA Rp. 18.500.000, di Sesuaikan dengan domisili usaha

 

 IJIN BIRO PERJALANAN WISATA (BPW)

Syarat-Syarat & Dokumen Yang Dibutuhkan

* KTP Direktur Dan Riwayat Hidup
* AKTA Khusus Pendirian, Modal Minimal Rp. 500.000.000,-
* DOMISILI
* NPWP
* SK Kehakiman
* UUG DKI
* Surat Kontrak Kantor / Bukti Kepemilikan Tempat
* IMB Dan PPB Kantor
* Bukti Setor Modal Usaha Minimal Rp. 300.000.000,-
* Referensi Bank Dan Stempel
* Proyek Proses Hasil Studi Kelayakan
* Denah Lokasi
* Foto Ruang Kantor Luar Dalam
* Struktur Organisasi Perusahaan

Catatan: Lama Proses 2 Sampai 3 Minggu Dari Dokumen Lengkap,  Akan Disurvey Dari Dinas Pariwisata. Memiliki Tenaga Ahli Dibidangnya Minimal 3 Bulan U/ Tiketing, Tour, Planner, Dokumen Perjalanan. Luas Tanah Minimal 60 Meter.

IJIN PENDIRIAN USAHA JASA KONVENSI, PERJALANAN INSENTIF DAN PAMERAN KEPARAWISATAAN/ PCO

 

Syarat – Syarat

* Mengisi Formulir Isian Dengan Pas Photo Berwarna Uk.4×6
* Copy Akte Pendirian Perusahaan (PT) Yang Maksud Dan Tujuan Usahanya Khusus: Bergerak Dibidang Konvensi Perjalanan Insentif Dan Pameran Kepariwisataan Sesuai Dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI  Jakarta No.79 Tahun 2003, yaitu :

1. Merencanakan Dan Dapat Melaksanakan Penawaran (Dibidang  Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan Insentif dan Kepariwisataan
2. Menyusun  Perencanaan Dan Pengelolaan Anggaran Untuk Menyelenggarakan Konvensi Perjalanan Insentif Dan Pameran  Kepariwisataan
3. Menyusun Persiapan  Pra Dan Pasca Perjalanan Konvensi Menyelenggarakan Kegiatan Kesekretariatan Penyelenggaraan  Konvensi Perjalanan Insentif Dan Pameran  Kepariwisataan
4. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Transportasi, Menyiapkan Tempat Penyelenggaraan Konvensi, Perjalanan  Insentif Pameran Kepariwisaan;
5.  Mengkoordinasikan Keperluan Akomodasi
6.  Mengkoordinasikan Kegiatan Promosi Dan Public Relation
7. Mengurus Perizinan Penyelenggaraan  Konvensi Dan Pameran Kepariwisataan
8. Mengurus Kemudahan Prosedur Bea Cukai Keimigrasian Dan  Karantina Bagi Peserta Konvensi

* Modal Dasar Perusahaan Minimal Rp.2.500.000.000,-
* Copy Pengesahan Akte Dari Dept.Kehakiman Dan HAM RI
* Copy NPWP
* Copy Domisili
* Izin Temapat Usaha  (UUG) Yang Masih Berlaku Dari Pemda DKI Jakarta
* Bukti Kepemilikan Tempat / Surat Kontrak & PBB
* IMB dan IPB Bangunan Kantor.
* Bukti Setor Modal Usaha Pada Rekening Perusahaan Minimal Rp.500.000.000,-
* Referensi Bank
* Proyek Proposal/Hasil Studi Kelayakan
* Memiliki Tenaga Ahli/Berpengalaman Dibidang Pengelolaan PCO Min.3 (tiga) orang
* Luas Kantor Minimal 60 (Enam Puluh)M2

Catatan : Lama Proses +/- 1 Bulan

 

PENGURUSAN PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN  SURAT IJIN USAHA

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SURAT IJIN USAHA ADALAH SANGAT DIBUTUHKAN DALAM MELENGKAPI DAN MEMVERIFIKASI IJIN USAHA YANG TERDIRI ATAS :

1. PERPANJANGAN DOMISILI / SITU

2. PERPANJANGAN TDP

3. PERPANJANGAN API

4. PERPANJANGAN APIT

5. PERPANJANGAN UUG

6. PERPANJANGAN SURAT KEAGENAN

7. PERPANJANGAN SRP

9. PERPANJANGAN UUG

10. PERUBAHAN KEPEMILIKAN MODAL DAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DALAM AKTE.

11. PERUBAHAN ALAMAT USAHA

12. PERUBAHAN PENGURUSAN DALAM SIUP DAN TDP

13. PERPANJANGAN SBU,SIUJK DAN KADIN

14. DLL

 

API/ Angka Pengenal Import

Angka Pengenal import terdiri atas :

Angka Pengenal Import Produsen (API-U), Angka pengenal import terbatas (APIT), Angka pengenal import Khusus (API-K), Angka Pengenal Import Produsen (API-P)

SYARAT API - U

  1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
  3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
  4. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/ijin yang setara dari instansi terkait;
  5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  6. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan;
  7. Referensi dari bank devisa;
  8. Pasfoto berwarna masing-masing Pengurus/Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4; dan
  9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

SYARAT API - P

  1. Fotokopi Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  2. Nama dan susunan pengurus/direksi perusahaan (asli);
  3. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat/fotokopi perjanjian sewa/kontrak tempat berusaha;
  4. Fotokopi izin usaha industri/ijin yang setara dari instansi terkait;
  5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilinya;
  6. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  7. Referensi dari bank devisa;
  8. Pasfoto berwarna masing-masing pengurus 2 (dua) lembar ukuran 3 X 4; dan
  9. Fotokopi Paspor/KTP dari Pengurus/Direksi.

SURAT REGISTER PABEAN (SRP)

Syarat Pengurusan SRP :


1. Akte Pendirian/Perubahan, NPWP, SIUP/SP BKPM, SK Kehakiman, TDP, PKP, API-U/P
2. Domisili Kantor dan atau Pabrik
3. Sewa menyewa atau PBB Kantor dan atau Pabrik
4. Struktur Organisasi Perusahaan
5. KTP dan NPWP direksi dan komisaris (tercantum di akte pendirian)
6. Laporan Keuangan Terakhir
7. Rekening koran
8. Chart of Account
9. General Jurnal, General Ledger dan Subsidiary Legder ( sesuai kondisi pembukuan perusahaan)
10. Flow Chart, Manual System
11. Ijazah terakhir Manager Akutansi
12. LHP dan SKP dan Dirjen Pajak, LHA dan DJBC dan Audit KAP
13. Contoh 1 (satu) PIB beserta Purchase Order, Invoice, P/L, B/L, serta rangkaian Bukti pembayaran T/T, Bukti Rekening Koran,
14. Jurnal Pembelian, Jurnal Pengeluaran kas dan buku besarnya,
15. Jurnal Penjualan, Jurnal Penerimaan kas dan Buku besarnya
16. Faktur Pajak yang diterima dan dikeluarkan
17. SK Fasilitas Kepabeanan (bintek, BKPM, DJBC)
18. Rekapitulasi Import satu tahun 


SURAT TANDA PENDAFTARAN DISTRIBUTOR / PRINCIPAL SURAT KEAGENAN

Persyaratan:
1. Foto copy KTP Penanggung Jawab.
2. Foto copy Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan.
3. Foto copy Domisili Usaha.
4. Foto copy NPWP.
5. Foto copy API Umum.
6. Foto copy SIUP.
7. Foto copy TDP.
8. Foto copy SK Kehakiman.
9. Daftar Isian Permohonan yang mencantumkan nomor HS (Harmonized System) untuk masing-masing jenis barang.
10. Surat Perjanjian (Agreement) yang dilegalisasi oleh notaris (untuk produksi dalam negeri) dan Notary Public dan Atase Perdagangan/Kantor Perwakilan RI yang ada di negara prinsipal (untuk produksi luar negeri) dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Surat Asli dilampirkan selama proses).
11. Leaflet / Brosur / Katalog asli dari negara Prinsipal untuk jenis barang.
12. Bagi pemohon Perpanjangan,dilengkapi dengan:

a. Surat Konfirmasi mengenai masa berlaku perjanjian

b. Laporan kegiatan perusahaan setiap semester

c. Asli Surat Tanda Pendaftaran (STP) lengkap dengan surat pengantar yang telah habis masa berlakunya

Jenis-jenis perijinan - jenis-jenis perijinan di kabupaten dan Kota

  • Izin pendirian satuan pendidikan dasar;
  • Izin pendirian satuan pendidikan menengah;
  • Izin pendirian satuan penyelenggaraan pendidikan non formal;
  • Izin pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan.

JENIS IZIN BIDANG KESEHATAN

  • Pemberian izin sarana kesehatan, meliputi:
  • Rumah sakit pemerintah kelas C;
  • Rumah sakit pemerintah kelas D;
  • Rumah sakit swasta yang setara;
  • Praktik berkelompok;
  • Klinik umum / spesialis;
  • Rumah bersalin;
  • Klinik dokter keluarga / dokter gigi keluarga;
  • Kedokteran komplementer;
  • Pengobatan tradisional; dan
  • Sarana Penunjang yang setara.
  • Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
  • Pemberian izin apotik
  • Pemberian izin Toko Obat.

JENIS IZIN BIDANG PEKERJAAN UMUM

  • Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  • Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah;
  • Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten;
  • Pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan;
  • Pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan;
  • Pemberian izin pemanfaatan ruang pengawasan jalan;
  • Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan SPAM;
  • Pemberian izin penyelenggaraan pengembangan PS air limbah diwilayah kabupaten;
  • Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan kabupaten;
  • Penetapan izin lokasi kasiba / lisiba di kabupaten;
  • Penyelenggaraan IMB gedung;
  • Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.


JENIS IZIN BIDANG PENATAAN RUANG

  • Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
  • Pemberian izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;

JENIS IZIN BIDANG PERHUBUNGAN

  • Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
  • Pemberian izin trayek angkutan perdesaan / Angkutan kota;
  • Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin usaha angkutan priwisata;
  • Pemberian izin usaha angkutan barang;
  • Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten;
  • Perizinan angkutan umum;
  • Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
  • Pemberian izin trayek angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi;
  • Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus lokal;
  • Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
  • Izin kegiatan pengerukan didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Izin kegiatan reklamasi didalam DLKr/DLKp pelabuhan laut lokal;
  • Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten setempat;
  • Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam wilayah kabupaten setempat;
  • Izin usaha tally di pelabuhan;
  • Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
  • Izin usaha ekspedisi/freight forwarder;
  • Penerbitan izin usaha dan kegiatan selvage.

JENIS IZIN BIDANG PERTANAHAN

  • Penerbitan Izin Membuka Tanah

JENIS IZIN BIDANG SOSIAL

  • Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

  • Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
  • Izin lokasi pengolahan limbah B3;
  • Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan;
  • Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
  • Perizinan pemanfaatan air limbah ketanah untuk aplikasi pada tanah.

JENIS IZIN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

  • Penyelenggaraan perizinan / pendaftaran lembaga pelatihan;
  • Penerbitan izin pendirian lembaga bursa kerja/LPTKS;
  • Penerbitan izin pendirian lembaga penyuluhan dan bimbingan jabatan skala kabupaten;
  • Penerbitan IMTA perpanjangan untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten;
  • Penerbitan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di kabupaten;
  • Penerbitan izin terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG PENANAMAN MODAL

  • Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal.

JENIS IZIN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

  • Pemberian izin penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan sampai dengan 10 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;

JENIS IZIN BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

  • Pemberian perizinan usaha perfilman dibidang pembuatan film;
  • Pemberian perizinan usaha pengedaran film;
  • Pemberian perizinan usaha penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD);
  • Pemberian perizinan usaha pertunjukan film (bioskop);
  • Pemberian perizinan usaha pertunjukan film keliling;
  • Pemberian perizinan usaha Penayangan film melalui media elektronik;
  • Pemberian perizinan usaha tempat hiburan;
  • Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festifal film di kabupaten;
  • Pemberian izin pekan film di kabupaten;
  • Perizinan membawa BCB keluar kabupaten dalam satu provinsi;
  • Perizinan survey dan pengangkatan BCB/situs bawah air sampai dengan 4 mil laut dari garis pantai atas rekomendasi pemerintah;
  • Pemberian perizinan usaha pariwisata skala kabupaten.

JENIS IZIN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  • Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen;
  • Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kabupaten sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  • Pemberian izin terhadap instalator kabel rumah/gedung (IKR/G);
  • Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  • Pemberian IMB menara telkom;
  • Pemberian izin galian untuk keperluan pertggelaran kabel telkom dalam satu kabupaten;
  • Pemberian izin ordonansi gangguan;
  • Pemberian izin instalasi penangkal petir;
  • Pemberian izin instalasi genset;
  • Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telkom;
  • Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;

JENIS IZIN BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

  • Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
  • Pemberian izin produksi benih pertanian;
  • Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin perkebunan;
  • Pemberian izin produksi benih perkebunan;
  • Pemberian izin usaha perkebunan wilayah kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG PETERNAKAN

  • Pemberian izin produksi ternak bibit wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan;
  • Pemberian izin praktek dokter hewan;
  • Pemberian izin laboratorium keswan;
  • Pemberian izin laboratorium kesmavet;
  • Pemberian izin usaha RPH/RPU;
  • Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat depo;
  • Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat toko;
  • Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat kios;
  • Pemberian izin usaha obat hewan ditingkat pengecer;
  • Pemberian izin usaha poultry shop;
  • Pemberian izin usaha pet shop wilayah kabupaten;
  • Pemberian izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten;
  • Pemberian izin usaha alat angkut / transportasi produk peternakan;
  • Izin penggunaan varietas lokal untuk membuat varietas turunan esensial yang sebaran geografisnya pada satu kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG KEHUTANAN

  • Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu;
  • Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
  • Pemberian perizinan pengusahaan kebun buru skala kabupaten;
  • Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan dan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
  • Pemberian perizinan pemanfaatan kawasan hutan, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (appendix) CITES dan pemanfaatan jasa lingkungan skala kabupaten kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani;
  • Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk kedalam lampiran (appendix) CITES;
  • Perizinan penelitian pada hutan produksi serta hutan lindung yang tidak ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan tujuan khusus skala kabupaten;

JENIS IZIN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

  • Pemberian izin usaha pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi pada wilayah kabupaten dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi;
  • Pemberian izin usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung pada wilayah kabupaten dan 1/3 dari wilayah kewenangan provinsi;
  • Pemberian izin badan usaha jasa pertambangan mineral, batu bara dan panas bumi dalam rangka PMA dan PMDN di wilayah kabupaten;
  • Pemberian IUKU yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;
  • Pemberian IUKS yang sarana instalasinya dalam kabupaten;
  • Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri / yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
  • Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
  • Pemberian ijin lokasi pendirian SPBU;

JENIS IZIN BIDANG PERDAGANGAN

  • Pemberian Izin Usaha Perdagangan;
  • Pemberian izin perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer;
  • Pemberian izin perdagangan minuman beralkohol penjualan langsung untuk diminum ditempat;
  • Pemberian izin penjualan langsung untuk diminum ditempat untuk minuman beralkohol mengandung rempah sampai dengan 15 %.

JENIS IZIN BIDANG PERINDUSTRIAN

  • Penerbitan IUI skala investasi s/d Rp. 10 Miliard;
  • Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kabupaten;

 


Title website anda